Abaikan Perintah Istana, TNI Dan Polri Tegaskan Tetap Sweeping PKI

TNI serta Polri bakal masih lakukan tindakan sweeping pada kesibukan PKI, hal semacam ini tampak dari komitment ke-2 lembaga itu untuk tetaplah bekerja bersama memberantas PKI.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengutarakan kalau kepolisian tak mempersoalkan bila TNI turut menangkap beberapa orang yang kenakan atribut palu serta arit seperti simbol Partai Komunis Indonesia.

“TNI berasumsi kalau orang yang memanfaatkan atribut-atribut seperti PKI, simbol palu-arit, dia anggap tertangkap tangan. Oleh karenanya, siapapun yang menangkap tangan bisa lakukan penangkapan, ” tutur Badrodin di Mabes Polri, seperti ditulis kompas, Seirama dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan kalau TNI bakal tetaplah menggerakkan undang-undang yang ada, yakni lakukan penindakan pada kegiatan yang terkait dengan PKI.

Bahkan juga Jendral Gatot mengungkap kalau siapa juga yang lihat ada pelanggaran, bahkan juga orang-orang juga, harus melakukan tindakan.

Terlebih dulu, Masalah bab sweeping PKI jadi bahan perbincangan umum sesudah Presiden Jokowi memohon Panglima Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkap kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan cara segera sudah memerintahkan pada Kapori Jenderal Pol Badrodin Haiti serta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk hentikan sweeping atribut serta aktivitas yang terkait dengan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pramono menerangkan kalau Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, hingga tdk bisa lalu polisi serta termasuk juga aparat TNI itu over akting terlalu berlebih lakukan sweeping.

“Presiden dengan cara tegas, dengan cara terang mengemukakan pada Panglima TNI pada Kapolri, untuk selekasnya menertibkan aparaturnya tak lakukan sweeping. Jaman demokrasi tiada lah sweeping-sweeping seperti itu, ” Tutur Pramono Anung seperti ditulis merdeka, jum’at (13/5/2016).

Menurut Pramono Anung, Presiden Jokowi lebih suka pada penindakan pelaku penyebaran memahami komunis dengan pendekatan hukum serta memohon TNI Polri tak perlu over akting terlalu berlebih.

Peristiwa paling baru Polisi serta TNI dengan cara paksa membubarkan acara diskusi dan pemutaran film yang dicurigai sebagai aktivitas berbau PKI. Seperti pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang dituding sisi dari propaganda komunisme serta pembubaran acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Sekretariat AJI Yogyakarta. TNI serta Kapolri hentikan tindakan sweeping PKI dengan dalih demokrasi.

Sumber : islamedia